INDONESIA-MALAYSIA BORDER IN WEST KALIMANTAN BADAU SUB-DISTRICT: DEVELOPMENT ISSUES HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND EFFORTS TO MANAGE THEM

Abstrak

Abstrak: Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara. Salah satunya adalah perbatasan Badau yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Badau. Letak geografis Badau yang berbatasan  dengan Sarawak, Malaysia menjadikan Badau salah satu perbatasan yang memiliki banyak masalah antara lain mencakup masalah sumber daya manusia, ekonomi,sosial, keamanan serta Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian menggunakan analisis deskriptif seperti menganalisis dari sumber dokumen pemerintah (BPS), artikel yang relevan serta sumber lain yang terkait dengan topik di penelitian ini.

Data pendukung yang ditampilkan dalam latar belakang penelitian antara lain data jumlah populasi penduduk, jumlah sekolah, guru dan siswa, serta jumlah pegawai yang bekerja di pemerintahan. Data menunjukkan adanya permasalahan seperti ketimpangan jumlah penduduk antara satu desa dengan desa lainnya di Kecamatan Badau. Segi Pendidikan masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung permanen dan masih kurangnya tenaga guru di Kecamatan Badau. Begitu pula dari segi tenaga pegawai pemerintahan yang masih ditemukan banyak kekurangan personil.

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana usaha yang perlu dilakukan dalam  pengembangan sumber daya manusia di Kecamatan Badau sejak diresmikan menjadi sebuah perbatasan negara. Ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan yakni: Pendekatan Pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Salah satunya pemerintah daerah perlu memfasilitasi gedung sekolah dan perangkatnya mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya upaya pendekatan kesejahteraan Salah satu pengembangan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi sumber pendapatan. Selain itu perlunya pendekatan sarana dan prasarana wilayah yaitu Pemerintah perlu meminimalisir pemerataan penduduk yang timpang dengan cara meningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai.

Permasalahan perbatasan adalah permasalahan bersama semua pihak. Oleh karena itu pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen perbatasan serta Estándar Operasional Prosedur yang jelas dalam perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata sehingga mampu meningkatkan perkonomian dan taraf hidup masyarakat.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Perbatasan, kebijakan

Abstract: Indonesia is a country that has many islands bordering many countries. One of them is the Badau border located in West Kalimantan Province, Kapuas Hulu Regency, Badau District. The geographical location of Badau bordering Sarawak, Malaysia makes Badau one of the borders that has many problems including human resources, economy, social, security and education. This research uses a qualitative method which then uses descriptive analysis such as analyzing from government document sources (BPS), relevant articles and other sources related to the topic in this study.

Supporting data shown in the background of the research include data on the population, the number of schools, teachers and students, and the number of employees working in the government. The data shows problems such as the inequality of population between one village and another in Badau Sub-district. In terms of education, there are still many schools that do not have permanent buildings and there is still a lack of teachers in Badau Sub-district. Likewise, in terms of government employees, there are still many personnel shortages.

This research will discuss how efforts need to be made in developing human resources in Badau District since it was inaugurated as a state border. There are several approaches that need to be taken, namely: Educational approach by providing facilities and infrastructure that support various educational activities. One of them is that the local government needs to facilitate school buildings and equipment starting from kindergarten to high school. One of the developments that can be done is to provide training counseling to the community in managing natural resources that can be managed as a source of income. In addition, the need for a regional facilities and infrastructure approach is that the government needs to minimize the unequal distribution of the population by increasing adequate infrastructure, facilities and infrastructure.

Border issues are a common problem for all parties. Therefore, the importance of government policies in managing border management as well as clear Operational Standard Procedures in development planning in border areas in order to realize the development of quality and equitable human resources so as to improve the economy and living standards of the community.

Keywords: Human Resources, Border, Policy