PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP DEVELOPMENT MODEL (PPP) IN THE PROVISION OF AIRPORT INFRASTRUCTURE IN INDONESIA

Abstract

Abstrak: Infrastruktur merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mempengaruhi peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan ekonomi. Saat ini pemerintah Indonesia sedang fokus pada pembangunan infrastruktur dalam negeri, antara lain: jalan tol, pelabuhan laut, bandara, waduk atau bendungan, jalan nasional, rel kereta api, dan termasuk pengembangan wilayah pedalamannya; baik berupa pusat industri, kawasan industri, maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Infrastruktur dan pengembangan kawasan industri dibangun dengan satu tujuan agar Indonesia memiliki daya saing yang tinggi di masa depan. Infrastruktur dalam arti luas dapat dibagi menjadi tiga jenis. Pertama, infrastruktur publik (infrastruktur yang tidak dipungut biaya dan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara, misalnya: jalan umum, jembatan atau bendungan, dan fasilitas umum lainnya); kedua, infrastruktur semi swasta (infrastruktur berbayar tetapi tidak berorientasi pada keuntungan, biasanya infrastruktur ini dikelola oleh pemerintah, misalnya: Perusahaan Listrik Negara); dan ketiga, infrastruktur swasta (infrastruktur berorientasi profit, misalnya: jalan tol, pelabuhan laut, bandara, maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)). Infrastruktur jenis pertama biasanya dibangun oleh pemerintah, namun untuk infrastruktur kedua dan ketiga biasanya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau swasta atau kerjasama. Masalah terbesar dalam penyediaan dan pembangunan berbagai jenis infrastruktur nasional adalah masalah pembiayaan. Keterbatasan ruang fiskal Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bandara masih terjadi karena belum adanya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur bandara di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) menganalisis faktor kunci keberhasilan implementasi KPBU bandara di Indonesia; (ii) menganalisis mekanisme dan model kelembagaan KPBU dalam hal struktur dan hubungan antar pemangku kepentingan dalam penyediaan infrastruktur bandar udara di Indonesia; dan (iii) merancang model pengembangan KPBU dalam penyediaan infrastruktur bandar udara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh melalui lembaga seperti Badan Pusat Statistik dan portal data Kementerian Perhubungan. Sementara itu, data primer diperoleh melalui pemaparan dari informan/instansi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Focus Group Discussion (FGD) dan dianalisis dengan pendekatan literature review secara sistematik. Hasil penelitian menunjukkan: (i) Terdapat beberapa faktor kunci keberhasilan dalam implementasi KPBU, khususnya dalam penyediaan infrastruktur bandara di Indonesia. Secara dominan, faktor kunci keberhasilan menyasar aspek regulasi/regulasi skema KPBU. Hal ini ditunjukkan dengan Stabilitas Regulasi, Regulasi Adaptif, dan Simplifikasi Simpul Birokrasi + GCG. Ketiga faktor tersebut disinggung secara dominan oleh seluruh informan dibandingkan dengan faktor lainnya. Fleksibilitas regulasi menjadi faktor kunci dalam implementasi skema KPBU, khususnya dalam penyediaan infrastruktur bandara. Selain itu, penyediaan infrastruktur bandara terkait dengan peningkatan tingkat daya saing nasional seperti yang terlihat pada hasil kajian literatur secara sistematis; (ii). Mengenai mekanisme dan model kelembagaan KPBU, terdapat simpul yang paling dominan disebutkan oleh seluruh informan yaitu Risk Transfer. Namun berdasarkan hasil kajian sistematis yang dilakukan, tidak ditemukan simpul terkait penjaminan dalam pembangunan infrastruktur bandara. Selain itu, tidak hanya melalui skema KPBU, dalam kajian sistematik ditemukan bahwa skema Growth Option dan Compound Real Option merupakan skema alternatif dalam pembiayaan infrastruktur khususnya bandara; dan (iii). Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, baik kajian koding maupun sistematika, maka model pengembangan KPBU di Indonesia, khususnya pada proyek infrastruktur bandar udara, hendaknya menitikberatkan pada aspek regulasi/aturan/birokrasi. Hal ini karena berdampak pada iklim investasi yang tercipta, khususnya pada proyek-proyek pemerintah. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik tetap harus dilakukan dalam proses implementasi yang sedang berlangsung. Kajian ini merekomendasikan agar pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan KPBU dan memiliki kebijakan dan peraturan yang jelas untuk mendukungnya dan memberikan dukungan finansial dan teknis yang memadai untuk proyek-proyek yang direncanakan.

Kata kunci: KPBU, Infrastruktur Lapangan Terbang, Dasar Pembangunan, SLR

Abstract: Infrastructure is an important factor in supporting economic growth. The provision of adequate infrastructure can affect the increase in the quality and quantity of economic activity. Currently, the Indonesian government is focusing on developing domestic infrastructure, including: toll roads, seaports, airports, reservoirs or dams, national roads, railroads, and including the development of its hinterland areas; either in the form of industrial centers, industrial estates, or Special Economic Zones (KEK). The infrastructure and development of industrial estates were built with one goal so that Indonesia will have high competitiveness in the future. Infrastructure in a broad sense can be divided into three types. First, public infrastructure (the infrastructure that is free of charge and can be enjoyed by all citizens, for example: public roads, bridges or dams, and other public facilities); second, semi-private infrastructure (paid infrastructure but not profit-oriented, usually this infrastructure is managed by the government, for example: the State Electricity Company); and third, private infrastructure (profit-oriented infrastructure, for example: toll roads, seaports, airports, Special Economic Zones (KEK)). The first type of infrastructure is usually built by the government, but for the second and third infrastructure, it is usually done by State-Owned Enterprises (BUMN), or Regional-Owned Enterprises (BUMD), or the private sector or cooperation. The biggest problem in terms of providing and building various types of national infrastructure is the issue of financing. The Government's fiscal space limitations in providing airport infrastructure still occur because there is no Public Private Partnership (PPP) scheme in providing airport infrastructure in Indonesia. The aims of this research are: (i) to analyze the key success factors of airport PPP implementation in Indonesia; (ii) to analyze the PPP institutional mechanism and model in terms of structure and relationships between stakeholders in the provision of airport infrastructure in Indonesia; and (iii) to design a PPP development model in the provision of airport infrastructure in Indonesia. This study uses primary and secondary data. Secondary datas were obtained through credible institutions, such as the Central Bureau of Statistics and the data portal of the Ministry of Transportation. Meanwhile, the primary data were obtained through exposure from relevant informants/agencies through in-depth interviews. This study used a qualitative approach with Focus Group Discussions (FGD) involving stakeholders and analyzed using a systematic literature review approach. The results show: (i) There are several key success factors in implementing PPP, especially in the provision of airport infrastructure in Indonesia. Dominantly, the key success factors are targeting the regulatory/regulatory aspects of the PPP scheme. This is shown by the Regulatory Stability, Adaptive Regulation, and Simplification of Bureaucracy + GCG nodes. These three factors were alluded to dominantly by all informants compared to other factors. Regulatory flexibility was founded as a key factor in the implementation of the Public Private Partnership (PPP) scheme, particularly in the provision of airport infrastructure. In addition, the provision of airport infrastructure is related to increasing the level of national competitiveness as shown in the results of a systematic review of the literature; (ii). Regarding the PPP institutional mechanism and model, there is the most dominant node mentioned by all informants, namely Risk Transfer. However, based on the results of a systematic study conducted, no nodes appear related to guarantees in airport infrastructure development. Besides that, not only through the PPP scheme, it was found in a systematic study that the Growth Option and Compound Real Option schemes are alternative schemes in infrastructure financing, especially for airports; and (iii). Based on the results of the analysis carried out, both coding and systematic studies, the PPP development model in Indonesia, particularly in airport infrastructure projects, should focus on regulatory/rule/bureaucratic aspects. This is because it has an impact on the investment climate that is created, especially in government projects. In addition, the implementation of good governance must still be carried out in the ongoing implementation process. This paper recommends that the government strongly commit to implementing the PPP and have clear policies and regulations to support PPP and provide adequate financial and technical support for planned projects.

Keywords: PPP, Airport Infrastructure, Development Policy, SLR