INDONESIA-MALAYSIA BORDER IN WEST KALIMANTAN BADAU SUB-DISTRICT: DEVELOPMENT ISSUES HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AND EFFORTS TO MANAGE THEM

Abstract

Abstrak: Indonesia adalah negara yang memiliki banyak kepulauan yang berbatasan dengan banyak negara. Salah satunya adalah perbatasan Badau yang berada di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Badau. Letak geografis Badau yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia menjadikan Badau salah satu perbatasan yang memiliki banyak masalah antara lain mencakup masalah sumber daya manusia, ekonomi,sosial, keamanan serta Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian menggunakan analisis deskriptif seperti menganalisis dari sumber dokumen pemerintah (BPS), artikel yang relevan serta sumber lain yang terkait dengan topik di penelitian ini. Data pendukung yang ditampilkan dalam latar belakang penelitian antara lain data jumlah populasi penduduk, jumlah sekolah, guru dan siswa, serta jumlah pegawai yang bekerja di pemerintahan. Data menunjukkan adanya permasalahan seperti ketimpangan jumlah penduduk antara satu desa dengan desa lainnya di Kecamatan Badau. Segi Pendidikan masih banyak sekolah yang belum memiliki gedung permanen dan masih kurangnya tenaga guru di Kecamatan Badau. Begitu pula dari segi tenaga pegawai pemerintahan yang masih ditemukan banyak kekurangan personil. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana usaha yang perlu dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kecamatan Badau sejak diresmikan menjadi sebuah perbatasan negara. Ada beberapa pendekatan yang perlu dilakukan yakni: Pendekatan Pendidikan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai kegiatan pendidikan. Salah satunya pemerintah daerah perlu memfasilitasi gedung sekolah dan perangkatnya mulai dari Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya upaya pendekatan kesejahteraan Salah satu pengembangan yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan pelatihan kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang bisa dikelola menjadi sumber pendapatan. Selain itu perlunya pendekatan sarana dan prasarana wilayah yaitu Pemerintah perlu meminimalisir pemerataan penduduk yang timpang dengan cara meningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai. Permasalahan perbatasan adalah permasalahan bersama semua pihak. Oleh karena itu pentingnya kebijakan pemerintah dalam mengelola manajemen perbatasan serta Estándar Operasional Prosedur yang jelas dalam perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan demi mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan merata sehingga mampu meningkatkan perkonomian dan taraf hidup masyarakat.

Kata Kunci: Sumber Daya Manusia, Perbatasan, kebijakan